Jakarta – Putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan ambang batas pencalonan Pilkada mungkin terlihat seolah menggantungkan nasib individu-individu, yang sedang berjuang memenuhi syarat jumlah kursi untuk mencalonkan diri.
Sebenarnya, tidak demikian. Melihat lebih dalam, putusan ini sebenarnya memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa martabat Peradilan Konstitusi kita sedikit demi sedikit dapat dipulihkan kembali.
Ini bukanlah putusan yang hanya menyoal individu, karena belum tentu individu-individu seperti Ahok, Anies, atau yang lainnya akan mendapat tiket pada pencalonan Pilkada.
Ketika Mahkamah Konstitusi dirundung sinisme publik akibat dugaan campur tangan politik, marwah atau martabatnya mengalami erosi signifikan.
Dalam situasi semacam ini, putusan yang baru dikeluarkannya itu menjadi kunci pembuka pemulihan kepercayaan publik dan mengangkat martabatnya. Kekuasaan dan otoritasnya diperkirakan akan mendapatkan pengakuan kembali.
Ketika Mahkamah Konstitusi dapat membuktikan bahwa putusannya didasarkan murni pada hukum dan fakta konstitusionalitas, bukan pada tekanan politik, maka hal ini akan memperkuat daya tawar dan posisinya sebagai penjaga keadilan tata negara yang netral.
Pemulihan marwah Peradilan
Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi belakangan mengalami penurunan yang cukup parah.
Hal ini terjadi karena akumulasi dari berbagai peristiwa yang melibatkan dugaan intervensi politik dalam proses peradilan. Kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan integritas Mahkamah Konstitusi memudar.
Mahkamah Konstitusi tampaknya akan mengalami pemulihan wibawa cukup signifikan setelah mengeluarkan putusan terhadap uji materi persyaratan ambang batas pencalonan Pilkada. Putusan ini dipercaya berpihak dan berpijak pada prinsip objektivitas dan demokrasi.
Putusan ini menunjukkan bahwa peradilan tersebut mampu melepaskan diri dari pengaruh eksternal, khususnya tekanan politik, dan kembali kepada perannya sebagai penjaga utama konstitusi dan keadilan.
Melalui putusan yang objektif, Mahkamah menunjukkan bahwa pengadilan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, melainkan sepenuhnya berpegang pada hukum dan prinsip-prinsip konstitusional.
Pemulihan wibawa ini juga didukung oleh penerimaan luas dari berbagai lapisan masyarakat yang melihat putusan tersebut sebagai langkah maju dalam memperbaiki integritas sistem hukum.
Ketika publik merasakan bahwa putusan peradilan benar-benar mencerminkan kehendak hukum dan nilai-nilai demokrasi, kepercayaan terhadap lembaga peradilan meningkat.
Ini bukan hanya memperkuat posisi pengadilan, tetapi juga membantu memperkuat stabilitas politik dan sosial di negeri kita.
Dari perspektif sosiologis, keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang dinilai objektif dan demokratis menciptakan efek domino positif.
Putusan tersebut tidak hanya mengangkat wibawa Mahkamah, tetapi juga mendorong keyakinan masyarakat bahwa institusi-institusi negara lainnya juga masih bisa diandalkan untuk menjalankan tugasnya dengan objektif. Ini penting untuk menjaga kohesi sosial dan memperkuat demokrasi.
Sementara itu, di sisi lain pemulihan wibawa Mahkamah memberikan sinyal kuat kepada para aktor politik bahwa pengadilan tidak selamanya bisa dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Independensi lembaga yudikatif tidak selamanya bisa ditelikung begitu saja.
Efek untuk Jokowi
Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap objektif dan demokratis tersebut menjadi titik balik penting dalam dinamika politik yang sedang panas.
Putusan tersebut memberikan manfaat baik bagi Jokowi bahwa putusan penting dan krusial yang melibatkan dinamika politik tidak diintervensi olehnya. Dengan demikian, nama baik Jokowi, yang dirundung kecurigaan dan tudingan, secara tidak langsung dapat terjaga.
Putusan ini juga membuktikan bahwa meskipun Jokowi memiliki posisi strategis dan kekuatan politik, ia tidak serta-merta akan memengaruhi semua proses hukum yang berlangsung di pengadilan.
Ini penting untuk menciptakan keyakinan di kalangan masyarakat bahwa hukum masih berjalan sesuai dengan aturan, dan bukan menjadi alat bagi Jokowi untuk mencapai tujuan politiknya.
Lebih-lebih ketika dihubungkan dengan putusan mengenai umur calon kepala daerah yang diputus secara bersamaan.
Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa peradilan bekerja secara independen dan tidak tunduk pada tekanan politik orang nomor satu di Indonesia.
Ini menegaskan bahwa Mahkamah mampu menjaga integritas dan profesionalismenya, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.
Dengan demikian, persepsi negatif yang dialamatkan kepada Jokowi sebagai sosok yang memengaruhi secara politik dalam putusan-putusan politik yang krusial, minimalnya, menjadi berkurang.
Selain itu, perlu dipahami juga bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang objektif juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik.
Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pengadilan tidak terpengaruh oleh permainan politik, kepercayaan mereka terhadap rezim politik yang akan datang meningkat.
Ini penting untuk menjaga stabilitas politik karena sistem hukum yang independen adalah salah satu pilar utama dalam mendukung legitimasi pemerintah dan keberpihakan rakyat.
Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa integritas dan keadilan adalah nilai-nilai yang masih bisa dijaga, sekalipun dalam situasi dan kondisi politik yang rumit.
***Sumber Kompas.com dengan “Di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada”.
