Dalam orasinya pengunjuk rasa menuntut agar Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), membatalkan surat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli No. 8 Tahun 2023, tentang penetapan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mereka duga tak transparan dan menyalahi aturan.
Sambil membawa sejumlah poster 5 Komisioner KPU dan Bawaslu, massa dalam tuntutannya juga meminta agar DKPP memberikan sanksi tegas terhadap salah satu Komisioner KPU yang diduga kuat melakukan pertemuan dengan salah satu ketua partai dan anggota DPR RI.
Ratusan massa ini juga menuntut agar DKPP juga memecat, Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah Setia Wati Simajuntak.
Diakhir orasinya, pengunjuk rasa meminta agar DKPP yang saat itu sedang menggelar sidang kode etik terhadap Komisioner Penyelenggara Pemilu Tapanuli Tengah di kantor Bawaslu, agar DKPP memerintahkan KPU untuk melakukan seleksi ulang perekrutan PPS di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Jalannya unjuk rasa rasa ini mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah perwakilan mereka masuk ke kantor Bawaslu untuk menyaksikan jalannya sidang kode etik oleh DKPP RI di gedung Bawaslu.
Kunjungi Channel YouTube Waspada News Tv & mantan Wartawan Untuk Berita Menarik Lainnya.
