MEDAN – Demi kemanusiaan dan kepentingan publik, pemerhati sosial menyarankan orang-orang terdekat untuk memeriksakan kondisi kejiwaan (psikis) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.
“Kondisinya kita pikir bisa membahayakan masa depan Gubsu Edy sendiri, maupun masa depan Provinsi Sumatera Utara. Periksakanlah, secara kejiwaan Gubsu Edy itu sehat atau tidak?” ungkap pemerhati sosial Sumatera Utara, Idrus Djunaidi di Medan, Senin, 13 Maret 2023.
Secara faktual, sambung Idrus, Gubsu Edy sejak dilantik September 2018 kerap memicu kontroversi dan kegaduhan. Kritik publik, juga selalu direspons dengan amarah.
Untuk lebih memperkuat argumentasinya, Idrus menginventarisir hal-hal yang mengindikasikan perlunya dilakukan pemeriksaan intensif terhadap kejiwaan Gubsu Edy.
Pertama dari sisi kebijakan. Idrus mencatat adanya kontroversi proyek tahun jamak (multiyears) Rp2,7 triliun, yang sumber pendanaannya masih simpang siur dan diproyeksikan selesai justru setelah Edy Rahmayadi tak lagi menjabat Gubsu.
“Ada juga yang tidak proporsional, dia mencanangkan program Medan bebas banjir 2022. Selain tidak pada porsinya, program itu juga sekarang tak jelas juntrungannya. Padahal, anggaran sudah diposting,” tambah Idrus.
Sepanjang sejarah, kata Idrus pula, baru Edy lah kepala daerah yang mengganti sekaligus 911 pejabat eselon III dan IV. Parahnya, dia kemudian melantik orang yang sudah meninggal dan beberapa pensiunan.
“Itu yang sudah terjadi. Gubsu Edy bilang, masih ada lagi sekitar 600 orang yang akan dia copot dan gantikan,” ungkap Idrus, mengutip pernyataan Edy pada 2 Maret 2023, saat melantik 21 pejabat eselon III dan 63 orang pejabat eselon IV di lingkungan Pemprovsu.
“Ini fenomena ‘bongkar gudang’ pertama. Sepengetahuan kita, belum pernah terjadi yang begini ini,” tambah Idrus.
Lalu dari sisi perilaku, ada sangat banyak yang menurut Idrus tidak mungkin dipertontonkan seorang pemimpin jika dalam keadaan normal.
“Kita barangkali ingat, di awal-awal dia selalu merespons pertanyaan wartawan dengan amarah: Apa hak anda bertanya begitu? Kemudian, mengajak berkelahi demonstran,” beber Idrus.
Seiring berjalannya waktu, ungkap Idrus lagi, Gubsu Edy bahkan pernah mempertontonkan kekerasan. Ingat, di depan umum dia pernah menjewer kuping pelatih billiard.
Pada suatu waktu, Gubsu Edy juga mengaku pernah menggunakan narkoba. Dan, hampir berbarengan, secara bertubi-tubi dia mengumbar sarkasme terhadap kader-kader Partai Golkar.
“Menurut saya, semua itu berhubungan erat dengan kondisi psikisnya. Psikisnya sehat apa nggak itu kira-kira?” tanya Idrus dengan intonasi tinggi.
Tak kalah sakit, lanjut Idrus, Gubsu Edy juga pernah melecehkan kandungan Al-Qur’an dan kuasa Allah SWT yang diimani umat Islam. Itu terjadi saat dia membangun analogi adanya manusia yang diciptakan dari tanah sengketa.
Kasus TSO
Teranyar, ungkap Idrus, saat ini Gubsu Edy menunjukkan dirinya berwenang tanpa batas. Dia tak peduli dengan putusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengaktifkan kembali Bupati Padang Lawas Tongku Sutan Oloan (TSO) lantaran kesehatannya sudah pulih.
Dilansir sejumlah media, surat itu juga disampaikan kepada Bupati Padang Lawas, Wakil Bupati Padang Lawas dan Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas sebagai tembusan.
Namun, Gubsu Edy merespons keputusan tersebut dengan mengatakan, “Persoalan aktif dan tidak aktif itu adalah persoalan prosedur, prosedurnya orang aktif itu harus dijawab oleh dokter. Dokternya siapa, dokter yang ditunjuk yaitu di mana di posisi-posisi di Sumut adanya di Rumah Sakit Adam Malik.”
Kepada wartawan di Medan, Jumat, 10 Maret 2023, mantan Panglima Konstrad ini menyatakan belum ada dokter yang menyatakan TSO sehat, sehingga bisa diaktifkan lagi sebagai Bupati Padang Lawas. Dan, dokternya harus dari RS Adam Malik, bukan dari Jakarta.
“Dokternya itu ada di sini, bukan di Jakarta. Paham? Suruh jawab dokternya nanti,” pungkas Edy.
“Coba kita telaah, siapa sebenarnya yang sakit? TSO atau Gubsu Edy?” tanya Idrus pula.
Mengingat kondite tersebut, Idrus menyarankan orang-orang terdekat segera memeriksakan kondisi kejiwaan Gubsu Edy. Masih ada tersisa sekitar enam bulan lagi Edy Rahmayadi menjabat Gubsu, yang bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal lebih parah.
“Jika orang-orang terdekat Gubsu Edy tak melakukannya, saya kira DPRD Sumut bisa mengambil inisiatif. Lakukan langkah sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tukas Idrus.
Dikatakannya, DPRD Sumut bisa menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
“Jika seandainya benar terindikasi tidak cakap memimpin secara kejiwaan, maka jangan biarkan situasinya membahayakan kelangsungan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara ini.” pungkas Idrus. (*)
Kunjungi Channel YouTube Waspada News TV Untuk Berita Menarik Lainnya.
