Ratusan masyarakat dari enam kabupaten mendeklarasikan Percepatan Provinsi Tapanuli di gedung serbaguna Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Sabtu siang mereka mendesak Presiden Joko Widodo agar mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli.
Dengan membentangkan ratusan ribu tanda tangan dan menari tor tor khas batak ratusan masyarakat enam kabupaten menghadiri deklarasi Percepatan Provinsi Tapanuli di gedung serbaguna Kecamatan Tarutung.
Enam kabupaten yang ikut bergabung Kabupaten Tapanuli, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah serta Kota Madya Sibolga.
Pelaksanaan deklarasi Percepatan Provinsi Tapanuli dilakukan untuk melanjutkan perjuangan pemrakarsa dan pendahulu pembentukan Provinsi Tapanuli yang telah lama ditunggu masyarakat Tapanuli dimana Kabupaten Tapanuli Utara terbentuk setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Sementara Keresidenan Tapanuli terbentuk sejak pemerintahan Belanda yang melanjutkan ekspansi ke daerah Sumatera dari tahun 1824 sampai 1934 pada masa itu pemerintahan Hindia Belanda membentuk Kabupaten Tapanuli Utara masuk Keresidenan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang Keresidenan oleh bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga.
Menurut Ketua Umum Percepatan Provinsi Tapanuli John Sontang Simatupang, mereka meneruskan perjuangan terdahulu yang tidak bertentangan dengan hukum bahwa permohonan pembentukan Provinsi Tapanuli sudah dimohonkan kepada pemerintah pusat oleh para pendahulu dan meminta generasi muda bangsa batak jangan pernah lupa akan peninggalan sejarah.
Dengan deklarasi Percepatan Provinsi Tapanuli ini diharapkan Presiden RI Joko Widodo dapat mencabut moratorium terhadap apresiasi yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah terdahulu terhadap permintaan Provinsi Tapanuli.
Kunjungi Channel YouTube Waspada News TV Untuk Berita Menarik Lainnya.
