Ratusan masyarakat dari kabupaten Toba Sumatera Utara melakukan aksi demo di depan kantor bupati Toba,
mereka menuntut bupati Poltak Sitorus mengeluarkan SK terhadap tanah ulayat dan tanah adat.
Dengan berkonvoi ratusan warga masyarakat dari berbagai daerah sengaja mendatangi kantor bupati Toba di Balige, dalam orasinya mereka meminta bupati Toba Poltak Sitorus menerbitkan SK atas tanah dan tanah adat, sebab selama puluhan tahun perusahaan PT. TPL selalu merampas tanah adat dan merusak lingkungan serta melakukan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Mereka juga menuntut agar bupati mencabut rekomendasi dan izin konsesi PT TPL. Namun bupati Poltak Sitorus tidak bersedia menemui warga yang melakukan aksi.
“Yang pertama dari lima kriteria yang disampaikan dalam Permendagri no 52 tahun 2014, semua itu masih bisa dibuktikan oleh masyarakat adat dan itu masih berlangsung secara terus menerus. Tetapi yang menjadi persoalan yang kita lihat adalah ada sudut pandang yang berbeda dari tim melihat ke lima (kriteria) tersebut, contoh kalau dikatakan ada kelembagaan adat, kelembagaan adat yang dimaksudkan oleh pemkab dan masyarakat adat itu berbeda.
Nah sudut pandang sudut pandang seperti ini yang menjadi persoalan yang kita lihat kenapa sampai sekarang SK ini belum turun.”
Rocky Pasaribu – Kordinator Aksi.
Akhirnya warga ditemui Asisten 2 Sahat Manulang disebutkan tim verifikasi dari dinas lingkungan hidup telah turun ke lapangan di beberapa titik yang telah diajukan oleh masyarakat.
“Masalah tuntutan masyarakat hukum adat itu, itukan dalam proses. Prosesnya itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa melanggar rambu, bagaimanapun sebagai pemerintah kita harus mengikuti rambu yang ada, yang tepatnya di permendagri no 52 tahun 2014, ada regulasi yang harus kita penuhi.” Sahat Manulang – Asisten 2 Pemkab Toba.
Pemerintah kabupaten Toba menurut Sahat tidak bisa melanggar pertauran permendagri no 52 tahun 2014, namun masih ada perbedaan sudut pandang menyangkut status lembaga adat, sehingga SK tersebut belum bisa diwujudkan sampai saat ini.
Sementara itu vidio seorang Aparatur Sipil Negara yang berjoged di sebuah ruangan kantor kabupaten Humbang Hasundutan menuai kehebohan,
pasalnya wanita berseragam dinas tersebut asik berjoged sambil memegang botol minuman.
Inilah vidio yang merekam adegan diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan asik berjoget diiringi lantunan musik, ia juga memegang sebuah botol yang diduga minuman keras, sementara teman-temannya mengelilingi sambil tertawa dan ikut hanyut dalam kesenangan.
Kepala Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan Hasudungan Silaban, menolak memberikan keterangan perihal viralnya vidio ASN yang berjoged sambil memegang botol diduga miras tadi, Silaban buru-buru masuk ke dalam mobilnya.
Sementara itu Sekda Kabupaten Humbang Hasundutan Toni Sihombing mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui perihal vidio viral tersebut. Menurut sekda pihaknya akan berkordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan di mana lokasi vidio yang viral itu, apakah acara tersebut masih dalam hari kerja, atau sudah di luar jam kerja.
“Terus terang ini saya baru tau, karena saya tidak mengikuti dari media sosial, tapi karena kita sudah cerita sebelumnya dengan saya, saya sudah melihatnya, dan ini sebetulnya perlu juga ada konfirmasi saya dengan kepala dinasnya, acara apa itu?”
“Hal seperti itu sudah merupakan hal yang betul-betul menjadi perhatian pemerintah daerah.”
Toni Sihombing – Sekda Kabupaten Humbang Hasundutan
Jika ASN yang berjoget sambil minum-minuman keras terbukti benar, pihaknya akan mengambil tindakan tegas, termasuk kepada Kepala Dinas Kesehatan.
